Sri Mulyani ke PNS: Dipindah Tugas ke Daerah, Bukan Hukuman!
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, dalam konteks bernegara maka seluruh keberadaan dan peranan negara yang ada di seluruh pelosok Indonesia menjadi penting, apalagi Kementerian Keuangan yang merupakan penggawa keuangan negara.
Oleh karena itu, penugasan jajaran pegawai Kementerian Keuangan di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan perhatian yang sangat tinggi.
Sri Mulyani menegaskan, dalam melakukan penugasan kepada jajarannya, tidak ada konsep daerah terpencil, terluar, dan tertinggal. Karena semua penugasan tersebut bertujuan untuk kemajuan bersama Indonesia.
Meskipun kata dia, saat penugasan di daerah yang masih kesulitan dalam konektivitas dari perhubungan, transportasi, maupun konektivitas di komunikasi. Hal itu, kata Sri Mulyani seharusnya tidak menjadi penghalang bagi seluruh jajaran untuk bekerja.
"Kemenkeu harus melakukan langkah-langkah agar jajaran Kemenkeu yang memiliki keterbatasan transportasi, komunikasi, dan jauh dari home based mereka, diberikan dukungan yang manusiawi," ujar Sri Mulyani saat memberi sambutannya dalam groundbreaking Rusunara di Jayapura, Jumat (26/11/2021).
Hal tersebut kemudian yang menjadi alasan Sri Mulyani untuk membangun Rusunara di Jayapura, khusus bagi pegawai Kementerian Keuangan, dengan anggaran sebesar Rp 25,5 miliar.
"Dengan demikian, nggak ada yang merasa bertugas di suatu daerah itu dianggap merupakan hukuman, karena tidak ada. Tugas tu tanggung jawab, tidak ada hukuman," kata Sri Mulyani melanjutkan.
Masih di Jayapura, Sri Mulyani juga meresmikan Gedung Keuangan Negara (GKN) yang anggarannya mencapai Rp 224 miliar.
Sri Mulyani menjelaskan, GKN Papua dibangun di atas tanah 6.238 meter persegi, dengan luas bangunan sebesar 11.400 meter persegi, dan dibangun dengan 10 lantai. Diakui Sri Mulyani gedung ini lebih bagus dibandingkan kantornya di Jakarta.
Pasalnya, kata Sri Mulyani GKN Jayapura dilengkapi dengan tata ruang kerja zaman kini yang berkonsep co-working, sehingga tidak semua ruang dibangun tertutup dan bersekat.
Sri Mulyani menjelaskan, gedung ini akan menjadi kantor wilayah bagi empat unit vertikal Eselon I Kemenkeu, baik itu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Di Gedung Keuangan Negara Jayapura juga secara khusus disediakan Sekretariat Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP). Kehadirannya untuk mendukung pelaksanaan otsus Papua demi mencapai tujuan dan manfaat secara maksimal.
Meskipun Papua memiliki GKN dengan standar yang lebih bagus dari kantor Kemenkeu di Jakarta, Sri Mulyani meminta agar gedung tersebut dijaga dan dirawat dengan baik agar bisa memberikan pelayanan yang lebih efektif kepada masyarakat.
"Gedung Keuangan Negara Jayapura, Bismillahirrahmanirrahim saya resmikan. Torang harus jaga dan pelihara dengan baik, itu permintaan saya," ujarnya saat meresmikan.
"Saya titip jangan bagus pas saya datang ke sini dan meresmikan, jangan. Tadi saya bahkan menengok ke toiletnya masih bagus dan kinclong. Moga-moga tahun depan saya ke sini masih kinclong," ujar Sri Mulyani lagi.[cnbcindonesia.com]
