Pemerintah Setop Ekspor Batu Bara, Sri Mulyani Ungkap Fakta Ini

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang ekspor batu bara dari 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun membeberkan fakta di balik kebijakan tersebut.

Sri Mulyani menyinggung kewajiban memasok batu bara untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) yang tidak berjalan. Seandainya kebijakan itu dijalankan maka kebutuhan dalam negeri pasti terpenuhi sehingga tidak perlu ada penyetopan ekspor batu bara.

"Makanya sebetulnya policy (kebijakan) mengenai DMO itu kan diputuskan harusnya kalau dipenuhi ya nggak perlu ada keputusan hari ini, kan kayak gitu. Kalau DMO kemarin itu terjalankan harusnya tidak perlu harus melakukan itu, tapi ternyata kan tidak, karena opportunity untuk mengekspor begitu sangat tinggi dengan harga yang tinggi," katanya dalam konferensi pers APBN 2021 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (3/1/2022).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu tak berbicara gamblang apakah para pengusaha batu bara melanggar kebijakan DMO, di mana pengusaha harus memasok 25% produksinya ke dalam negeri.

Tapi yang jelas, Sri Mulyani mengatakan akan ada implikasi pada kebijakan dari situasi yang terjadi saat ini di sektor batu bara.

"Ini yang nanti kita lihat ada pilihan mengenai harga batu bara, ada keputusan DMO, ada harga bicara mengenai listrik di dalam negeri, ada bicara tentang komitmen kontrak luar negeri, kan kayak gitu. Itu semuanya yang nanti kita taruh di dalam sebuah keputusan yang kadang-kadang kita dipaksa oleh situasi itu perubahannya begitu sangat cepat," jelasnya.

Pemerintah pun harus memutuskan untuk menutup pintu ekspor batu bara agar pemulihan ekonomi di Indonesia tidak terancam oleh kekurangan pasokan listrik yang dihasilkan oleh batu bara.

"Kalau listriknya di Indonesia mati dan dia tetap ekspor ya di Indonesia sendiri akhirnya pemulihannya terancam kan gitu. Jadi ini pilihan-pilihan policy ini lah yang selalu akan dicoba oleh pemerintah dijaga secara hati-hati. Pasti ada pengorbanannya, pasti, karena nggak ada yang disebut pilihan itu yang free," ujarnya.

"Nah yang dicari oleh pemerintah adalah yang dampaknya seminimal mungkin bagi perekonomian, bagi rakyat namun distorsinya juga sekecil mungkin. Itu sulit memang tapi itu yang dicari," tambah Sri Mulyani. [detik.com]